Faisal Sebut Tak Anti Mobil Listrik, Tapi..

Ekonom senior, Faisal Basri saat menghadiri acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri turut buka suara mengenai kebijakan mobil listrik yang menimbulkan pro dan kontra di publik.

Seperti diketahui, pemerintah telah memberikan bantuan setiap pembelian kendaraan listrik per unitnya, baik motor dan mobil listrik. Subsidi motor listrik diberikan Rp 7 juta per unit https://www.rtpkas138.xyz/ dan mobil listrik berupa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipangkas hanya menjadi 1% per 1 April 2023. Namun, beberapa waktu belakangan ini Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan mengkritik kebijakan subsidi mobil listrik tersebut. Anies menganggap, subsidi mobil listrik ini tidak tepat karena pemilik mobil listrik tergolong orang yang mampu dan tidak membutuhkan subsidi.

Lantas, bagaimana tanggapan Faisal?

Menurut Faisal, masyarakat Indonesia pada dasarnya tidak menolak keberadaan kendaraan listrik, khususnya mobil listrik, di dalam negeri. Terlebih, ini merupakan sebuah kemajuan teknologi yang bermanfaat bagi manusia.

“Tidak ada perbincangan atau kritik atas keberadaan mobil listrik, bukan. Kita tidak anti kendaraan listrik sama sekali, rakyat cerdas, tahu ini adalah kemajuan teknologi yang bermanfaat umat manusia, tidak ada keraguan dan tidak ada yang anti mobil listrik,” jelas Faisal dalam Diskusi Publik Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), dikutip Selasa (23/5/2023).

Namun begitu, Faisal menilai Indonesia harus bisa mengembangkan mobil listrik di Indonesia bersamaan dengan pengembangan Energi Baru Terbarukan di dalam negeri, salah satunya energi surya.

Dengan begitu, kata Faisal, tujuan utama dari percepatan kendaraan listrik di Indonesia yakni pengurangan emisi karbon bisa tercapai jika energi yang digunakan juga merupakan energi bersih.

“Kemudian, kuncinya adalah proporsional. Oke, kalo kita kembangkan mobil listrik kita harus kembangkan dengan kecepatan lebih tinggi adalah energi terbarukan. Namanya energi surya salah satunya,” imbuhnya.

Faisal menilai bahwa Indonesia kalah saing dibandingkan negara lainnya dalam hal pengembangan energi surya. Bahkan, dia tak segan mengungkapkan bahwa Indonesia tertinggal jauh dalam pengembangan energi surya.

“Kita lihat energi surya di China, oh China getol mengembangkan mobil listrik, energi suryanya juga berkembang pesat, paling pesat di dunia. Kedua, Amerika Serikat, kemudian Jerman. Tapi tengok Indonesia, mana Indonesia? Ini sampai saya beri panah, Indonesia seumprit gini kalah dengan Kamboja, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam,” paparnya.

Untuk diketahui, pemerintah mengungkapkan bahwa dalam menggenjot pengembangan energi baru terbarukan itu tidak murah. Indonesia sendiri setidaknya butuh dana hingga Rp 4 triliun untuk membangun produksi panel surya.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa pihaknya serius dalam mendorong akselerasi penggunaan energi baru terbarukan, salah satunya terkait energi surya dengan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Saya bahkan pernah punya ide mengumpulkan BUMN, menghadap Menteri Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara terkait kebutuhan dana Rp 4 triliun,” jelasnya dalam Energy & Mining Outlook 2023, Kamis (23/2/2023).

Seperti diketahui, Indonesia sangat kaya akan energi terbarukan. Sementara pemanfaatan energi surya belum banyak digunakan dari potensinya. Padahal, Indonesia adalah Negara khatulistiwa yang seharusnya bisa menjadi pemimpin dalam pengembangan energi surya. Namun dengan minimnya pemanfaatan energi surya, banyak yang menilai Indonesia dinilai kurang serius.

Hal tersebut juga terlihat dari prosentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang belum mencapai 50%. Djoko mengatakan komponen modul surya di Indonesia masih sering didatangkan dari luar negeri.

Menurut Djoko, hal ini masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Sebab pengembangan energi terbarukan, tidak hanya bergantung pada permintaan pasar, tetapi juga realisasi pengembangan PLTS secara keseluruhan.

“Kita punya pabrik tapi cuma sekedar instalasi. Belum berkembang karena teman-teman lebih senang impor. itu kendala kita kenapa TKDN belum 50%,” jelasnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*